Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

GE 48 web

90 global energI EDisi 48 I NOVEMBER 2015 gan listrik dan detil dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan),” katanya. Setelah berhasil mengintegrasikan se- luruh data, kata Sudirman, pemerintah akan menyiapkan sejumlah hal untuk menghasilkan kebijakan yang ideal. Sayangnya, mantan Dirut Pindad ini, belum mau berkomentar banyak menge- nai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pemerintah untuk mensukseskan pen- cabutan subsidi listrik 23 juta pelanggan 450-900 VA. “Nanti pada waktunya kita tentukan mau gimana,” ucap Sudirman. Sekadar informasi, pencabutan sub- sidi listrik kepada 23 juta pelanggan 450- 900 VA awalnya mulai di awal tahun. Di tahap awal, PLN akan menyasar pada pelanggan Jabodetabek, dengan jumlah 5 juta rumah tangga. Sementara Deputi Manager Komuni- kasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distri- busi Jatim, Pinto Raharjo memperkira- kan, jumlah pelanggan Rumah Tangga (RT) di Jatim yang tidak mendapatkan subsidi pada tahun depan mencapai 4 juta pelanggan. Selama ini data di PLTN Distribusi Jatim, jumlah pelanggan sub- sidinya mencapai 8 juta. Padahal, sesuai dengan penilaian Pemprov Jatim, jumlah warga miskin atau rentan miskin hanya sekitar 4 juta jiwa”Di Jatim, pelanggan 450 VA dan 900 VA ini mencapai 8 juta. Sedangkan data Pemprov Jatim yang diungkapkan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin di Jatim hanya mencapai 4 juta keluarga. Artinya, ada 4 juta pelang- gan yang tidak tepat sasaran atau dengan kata lain tidak berhak mendapatkan sub- sidi,” ujar Pinto. Ia menjelaskan, untuk pengurangan- nya, saat ini pemerintah memiliki be- berapa rencana. Rencana pertama tarif listrik 450 VA dan 900 VA disesuaikan dengan non subsidi. Tetapi bagi masya- rakat miskin dan rentan miskin akan mendapatkan bantuan langsung untuk pemakaian konsumsi tenaga listrik. Rencana kedua, pemerintah memberi tugas kepada PLN untuk melakukan pe- metaan atau mitigasi dan survai pelang- gan yang sudah tidak layak mendapat- kan subsidi.”Kalau rencana yang kedua yang dijalankan, itu akan membutuhkan biaya, waktu dan tenaga serta proses yang lama. Minimal 6 bulan. Tetapi yang terpenting harus ada acuannya dulu bagi surveyor dalam melakukan survei. Kare- na sejauh ini standarnya masih belum disahka oleh pejabat yang berwenang,” katanya. Meski demikian, Pinto mengaku, su- dah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pemerintah tersebut. Baru-baru ini PLN Jatim sudah mengumpulkan sekitar 200 orang dari komunitas ibu-ibu di Surabaya untuk memberikan pengertian terkait pengu- rangan subsidi tersebut. “Kami lebih dulu melakukan sosialisasi kepada me- reka karena ibu-ibu inilah yang biasanya sangat peka tehadap kenaikan tarif lis- trik. Selain di Surabaya, sosialisasi juga akan kami laksanakan di seluruh daerah di Jatim,” katanya. Diprotes Sementara itu, Yayasan Lembaga Kon- sumen Indonesia (YLKI) memrotes lang- kah pemerintah untuk memangkas sub- sidi listrik.”Saya kurang setuju karena beban warga akan semakin berat,” kata ketua YLKI Tulus Abadi. Subsidi listrik, lanjut dia, bukan ma- salah mampu atau tidak mampu si penerima subsidi, tapi jika semua yang menyangkut kebutuhan masyarakat diserahkan ke pasar, itu sama dengan menghilangkan peran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Jika begitu, sekalian saja bubarkan pemerintah agar yang masyarakat mandiri menyesuaikan diri dengan pasar. Ia menjelaskan, subsidi listrik lebih tepat sasaran dibandingkan dengan subsidi BBM sehingga sudah selayaknya pemerintah tidak mencabutnya. “Sub- sidi listrik relatif lebih tepat sasaran dari pada subsidi BBM,” katanya. Tulus menilai, ada ketidakadilan dalam subsidi listrik di Indonesia ini. Hal tersebut yang mayoritas sudah dite- rapkan sejak zaman order baru berupa ketidak adilan ekonomi. “Sebanyak 15 persen kita belum mendapatkan listrik, kemudian 90 persen bahan bakar listrik itu sangat merusak lingkungan, tapi kok disubsidi,” tegasnya. “Jadi ini kebijakan yang keliru secara global, Tarif listrik, di satu sisi menina bobokkan kita. Di sisi lain, struktur tarif industri menjadi mahal. Akhirnya kita me- nikmati harga yang mahal juga. Harusnya kebalik, untuk industri ada tarif yang mu- rah agar dia menjadi produktif. Ini kurang adil,” tandasnya. BudiPrasetiyo Jadi ini kebijakan yang keliru secara global,Tarif listrik, di satu sisi menina bobokkan kita. Di sisi lain, struktur tarif industri menjadi mahal. Akhirnya kita menikmati harga yang mahal juga. Harusnya kebalik, untuk industri ada tarif yang murah agar dia menjadi produktif. Ini kurang adil. TULUS ABDI KETUA YLKI

Pages Overview