Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

GE 48 web

4 global energI EDisi 48 I NOVEMBER 2015 Pemimpin Umum : Dr.Ibrahim Hasyim Wakil Pemimpin Umum : Ir. Tina Murti Agustini,MM Pemimpin Redaksi : Erfandi Putra Redaktur Pelaksana : Agung Kusdyanto Redaktur : Gatot Susanto Corporate Secretary : Dwi Ajeng Retno Dewan Redaksi 1.Prof.Ir.Mukhtasor,M.Eng.Ph.D 2. Dr. Hanggono T. Nugroho 3. Prof. Dr. Ir. A.Buana Ma’ruf MSc 4. Ir. Tri Achmadi Ph.D 5. Ir. Gusrizal MSc Reporter Surabaya : Bayu Basu Seno Budi Prasetiyo Jakarta : Djauhari Effendi Bambang Sudarto Bandung : Ihya’ ‘Ulum Al-Din Bojonegoro: Moch Rozaky Kalimantan Timur : Danang Agung Luar Negeri Singapura : Ir. Muhammad Abdu Belanda : Ir. Rangga Raditya,MSc Fotografer :Iwan Heriyanto Desain : Suprikoewoong Informasi & Teknologi: Sapto Utomo Keuangan : Febri Indarwati Sirkulasi : M. Zacky E. Faisal Prapanca Putra Alamat: Jl. Cipta Menanggal VI/7 Surabaya 60235 Telepon: 031- 828 1712, Fax 031-827 0385 Email: energiforglobal@gmail.com web : www.global-energi.com Penerbit: PT.Prima Nadia Gravia pembaca Surat SubsidiListrikBerhenti, RakyatMerintih Belum selesai penderitaan rakyat Indonesia, setelah dicabutnya sub- sidi bahan bakar minyak (BBM), rakyat dikagetkan dengan penca- butan subsidi listrik. PT PLN per 1 Januari 2016 akan mencabut subsidi listrik bagi 23 juta pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA. Ditambah lagi, kementerian ESDM mengajukan kenaikan tarif setiap tiga bulan sekali dengan kenaikan lima persen untuk semua pelanggan. Alasan pemerintah dengan pen- cabutan subsidi listrik adalah untuk- mengurangi beban anggaran negara tahun depan. Ironisnya pemerintah membebani rakyat, di sisi lain ratus- an triliun hasil, tambang di Papua dirampok oleh PT Freeport dibiarkan. Di mana moral para penguasa di saat rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan dengan kenaikan harga BBM, harga bahan pokok naik, tarif pajak naik, nilai rupiah melemah maka penderitaan rakyat semakin ber- tambah. Akan tetapi, mereka dengan mudahnya mencabut subsidi listrik. Kebijakan ini sama dengan menghi- langkan peran pemerintah di tengah- tengah masyarakat, karena di negeri ini semua yang menyangkut kebutuh- an masyarakat (menguasai hajat hidup orang banyak) diserahkan ke pasar Jelaslah kebijakan ini semakin mem- perkokoh liberalisasi di sektor listrik. YuliaDwi P,SPd Guru Ekonomi di SMA Swasta, Plemahan-Kediri EksekusiDivestasi Freeport Pemerintah ragu menentukan sikap terhadap Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, perusahaan raksasa tam- bang dari Phoenix, Amerika Serikat, yang sudah 48 tahun menguasai tambang emas, perak, tembaga, dan mineral lain di bumi Papua dan kontraknya akan berakhir 2021. Seharusnya kita belajar dari Perta- mina melalui PT Pertamina Hulu Energi dalam mengambil alih ladang minyak offshore ONWJ (On North West Java). Dengan berani mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan melakukan “bedol desa” dengan tidak merombak sistem manaje- men dan SDM sehingga tak me- runtuhkan etos kerja karyawan. Memang ada pro dan kontra. Namun, kita bisa lihat sekarang, justru setelah dipegang bangsa sendiri, produksi berangsur naik dari 18.000 barrel per hari jadi 48.000-50.000 barrel per hari. Demikian juga produksi gasnya. Bandingkan dengan Freeport yang telah bercokol hampir setengah abad di bumi Indonesia. Kita hanya mem- peroleh royalti 3,5 persen tembaga, 1 persen emas, dan 1 persen perak. Bah- kan, baru mulai Juli 2014 royalti naik menjadi tembaga 4 persen serta emas dan perak masing-masing 3,75 persen. Pemerintah hanya memperoleh saham perusahaan 9,36 persen sejak 1991, yang menurut undang-undang akan ditingkatkan menjadi 30 persen. Divestasi berhenti sampai seka- rang dan faktanya kepemilikan saham nasional tidak bergerak dari 9,36 persen. Saat ini masih terjadi tarik ulur dalam negosiasi, perlu IPO atau tidak, seperti yang diperdebatkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said. Suhartono Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Telepon: 031- 8281712, Fax 031-8270385

Pages Overview