Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

GE 48 web

86 global energI EDisi 48 I NOVEMBER 2015 ang untuk pengusaha nasional khusus- nya pengusaha muda,” ujar Ketua BPP Hipmi bidang SDA, Energi Mineral, dan Lingkungan Hidup, Andhika Anandya- guna. Ia menjelaskan, ruang keterlibatan pengusaha muda itu tak hanya terlibat dalam sektor Independent Power Pro- ducer (IPP), melainkan keterlibatan se- bagai pemasok di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Keterlibatan vendor lokal dan pada akhirnya juga pe- nyerapan tenaga kerjanya pun banyak menggunakan tenaga kerja dari Indone- sia. Kan serapannya kalau tadi dijelaskan sampai 620.000 orang kan. Itu potensi tenaga kerja di sini,” kata dia. Di luar sorotan itu, Andhika mengata- kan, ada desakan dari berbagai kalangan agar proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt itu dikaji ulang. Pasalnya, proyek itu dinilai tak realistis, apalagi kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami pelemahan. Sementara Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyampai- kan, program 35.000 MW merupakan program wajib yang harus dijalankan. Targetnya, pada tahun 2020 nanti su- dah selesai, dan semua masyarakat In- donesia bisa teraliri listrik.“Transmisi dan sebagainya juga harus dijamin. Sehingga, bukan hanya secara kuantitas tapi juga kualitas yang bagus. Karena tu- juan utama program ini adalah untuk memperkuat ketahanan di bidang kelis- trikan,” kata Jarman, di sela pembukaan pameran kelistrikan nasional ke-6 di Surabaya, Selasa (21/10/2015). Pembebasan Lahan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir me- ngatakan, pembebasan lahan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi. Praktis, sejak Mei hingga September ke- marin, PLN baru melakukan pra kuali- fikasi dan tender. Adapun, proyek yang dilakukan tahun 2015 ini baru proyek- proyek yang berskala besar, yaitu seki- tar 4.000 MW. Sementara proyek yang kapasitasnya kecil, yaitu antara 2.000- 3.000 MW baru mulai dilakukan awal 2016 nanti. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha memin- ta pemerintah memastikan listrik yang dihasilkan dari program pembangkit 35.000 Megawatt (MW) bisa sepenuhnya terserap oleh konsumen. Jika tidak, pro- yek ini justru menciptakan beban tam- bahan yang besar bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Satya mengungkapkan, dari kajian di Komisi VII DPR, apabila pertumbuh- an ekonomi mencapai 5,1%, maka ke- butuhan penambahan pembangkit lis- trik untuk menunjang kegiatan ekonomi hanyalah sebesar 31.316 MW. Semen- tara jika pertumbuhan ekonomi 5,4%, kebutuhan penambahan pembangkit sebesar 33.758 MW.”Kalau pertumbuh- an ekonomi memang 5,7% itu dibutuh- kan penambahan pembangkit sebesar 35.000 MW,” kata Satya. Ia tidak bermaksud untuk meragukan program pemerintah sebagai proyek yang tidak realistis untuk dicapai pada tahun 2019. Namun ia mengkhawatirkan banyak proyek pembangkit listrik dalam program 35.000 MW melibatkan per- usahaan listrik swasta (IPP) asing. “Ka- lau asing, bagaimana mengontrol harga jual listrik agar tetap dalam kewajaran,” ujar Satya. Direktur Pengkajian Energi Uni-

Pages Overview