ok.PDF

KAMIS 5 Desember 2013 9 Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com Email Redaksi: kabarprobolinggo@gmail.com PILPRES Kurang etislah, kalau kedatangan SBY ke Madura disambut dengan bendera Demokrat. Berbeda bila datang ke sini untuk menghadiri kegiatan politik, tidak masalah pasang bendera Demokrat.” H FATKURRAHMAN Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Disambut Bendera Partai Demokrat BANGKALAN-Kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pulau Madura disambut suka cita oleh masyarakat, khususnya bagi kader Partai Demokrat yang ada di pulau penghasil garam ini. Namun, luapan kegembi- raan tersebut dinilai sangat berlebihan atau overacting. Pasalnya, sepanjang jalan yang dilintasi SBY yang ter- pasang justru bendera Partai Demokrat. Mulai dari jalan akses Suramadu hingga ke Kecamatan Tanah Merah. Bahkan memasuki wilayah Kabupaten Sampang pun juga demikian. Kondisi itu dinilai para leg- islator ini kurang pas karena SBY datang ke Pulau Madu- ra dalam rangka kunjungan kerja alias tugas pemer- intahan. Bu- kan, dalam acara meng- hadiri keg- iatan kepar- taian seperti m u k e r n a s m a u p u n mukerda. Seharusnya kedatangan SBY terse- but disambut dengan ben- dera Merah Putih. Status- nya juga seb- agai presiden rakyat Indo- nesia. “Kami menilai pemasan- gan bendera Partai De- mokrat mulai akses Sura- madu sampai Tanah Merah merupakan over acting dari kader Demokrat,” terang Anggota Komisi C DPRD Bangkalan, H Fatkurrah- man, kemarin. “Kurang etislah, kalau kedatangan SBY ke Madura disambut dengan bendera Demokrat. Berbeda bila datang ke sini untuk meng- hadiri kegiatan politik, tidak masalah pasang bendera Demokrat,” ucap Ketua DPC PDI P Bangkalan itu. Menurutnya, Panwaslu harus peka dalam menyikap- inya. Jika memang SBY datang ke Madura sebagai Ketua Umum Demokrat tidak masalah disambut dengan atribut partai. Namun, jika SBY datang ke sini sebagai presiden tidak boleh disam- but atribut partai. “Saya mempertanyakan kenapa atribut Partai De- mokrat tidak diturunkan oleh Panwaslu. Informasinya, SBY datang ke sini sebagai presiden dalam rangka kun- jungan kerja,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan, Ismail Hasan, belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi via ponselnya tidak aktif. Hal yang sama juga terjadi wilayah Sampang. Bendera Partai Demokrat justru pal- ing banyak terpampang sepanjang jalur protokol Kota Sampang yang dilalui SBY. Salah satu aktivis LSM di Sampang Heru Susanto, mengatakan dirinya merasa kecewa terhadap cara pe- nyambutan dengan pema- sangan atribut Partai De- mokrat sepanjang jalan pro- tokol Kota Sampang. Sebab kedatangan SBY ke Sam- pang bukan- lah sebagai Ketua Umum D e m o k r a t , m e l a i n - kan sebagai Presiden RI. “Saya merasa sangat ke- cewa dengan cara penyam- butan SBY semacam itu, karena kalau memang SBY itu statusnya sebagai ke- pala negara, seharusnya bendera yang terpampang sepanjang jalan protokol itu bukan bendera Partai Demokrat, tetapi harusnya bendera RI Merah Putih,” kritiknya. Sementara itu, Ketua Pan- waslu Sampang Akhmad Ripto menjelaskan, bahwa selama ada izin pihaknya memperbolehkan pemasan- gan atribut partai dimaksud. Saat ditanya apakah boleh alat peraga partai terpasang di tempat umum sebelum masa kampanye, ia mengaku hal itu sudah termasuk kebi- jakan daerah. “Selama tidak ada pengru- sakan lingkungan seperti menempelkan atribut itu di pohon dengan paku dan tidak melanggar Peraturan KPU Nomor 15 tentang pem- batasan alat peraga kampa- nye, diakuinya masih wajar,” pungkas Ripto. (ful/msa/zis) Sambutan SBY Terlalu Berlebihan BANGKALAN-Semakin dekatnya pelaksanaan Pe- milihan Legislatif (Pileg) 2014, akademisi menilai ma- syarakat perlu meningkat- kan kedewasaan, kecerdasan dan kesadaran berpolitik agar kualitas demokrasi se- makin baik. Mengingat perkembangan dan dinamika sosial politik menjelang Pileg 2014 sangat tinggi, seluruh pemangku kepentingan diharap perlu mengendalikan kegiatan politiknya agar tidak men- ganggu publik. Akademisi yang juga pen- gamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) M. Syafi, menilai momen- tum Pileg kali ini memiliki potensi terjadinya konflik vertikal maupun horizontal, terlebih ketika makin hari elit politik terlihat tak punya kedewasaan sikap. “Pada hakekatnya saat ini masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Hanya saja para elit sendiri yang sering dijumpai tampak tidak dewasa dalam menyikapi kekalahan yang dia terima,” kata Syafi. Lebih lanjut, Ahli Hukum Tata Negara ini menjelas- kan, sering para elit tersebut melampiaskan kekalahan dengan memobilisasi massa untuk melakukan tinda- kan yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Hal ini merupakan salah satu ben- tuk bahwa para elit belum dewasa dalam berpolitik. Semestinya, hal itu tidak perlu terjadi karena dalam pertarungan itu sudah pasti ada kalah dan menang. “Semestinya para elit poli- tik memberikan contoh yang baik, bukan justru mem- provokasi masyarakat demi kepentingannya sendiri,” imbuhnya. Syafi mengimbau ma- syarakat untuk meningkat- kan kedewasaan berpolitik dalam menghadapi Pileg 2014 mendatang. Lebih jauh lagi, Syafi berharap calon anggota legislatif yang ber- tarung dapat mengimbau pendukungnya supaya bisa dan siap menerima kekala- han sebagai hal biasa dalam sebuah kompetisi.(jos/zis) Elit Politik Belum Mampu Bersikap Dewasa SURABAYA-Setelah melalui rekapitulasi dilakukan 38 Komi- si Pemilihan Umum (KPU) ka- bupaten/kota, KPU Jawa Timur akhirnya menghapus sebanyak 64.695 pemilih invalid dari daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Legis- latif 2014. “Hal ini usai verifikasi terhadap pemilih yang tidak masuk dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga yang tidak sah langsung disortir dan dikeluar- kan dari DPT,” ujar Komisioner KPU Jatim Bidang Data dan Pen- calonan Agus Mahfudz Fauzi, Rabu (4/12). Dalam rekapitulasi akhir dan perbaikan data, jumlah DPT yang ditetapkan menjadi 30.447.008 orang. Sedangkan, hasil reka- pitulasi sebelumnya menetapkan jumlah DPT mencapai 30.511.695 orang. “Rinciannya, kali ini jumlah pemilih laki-laki mencapai 14.980.156 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 15.466.852 orang,” kata mantan Ketua KPU Ponorogo tersebut. Agus menjelaskan, beberapa data pemilih yang dihapus itu adalah mereka yang meninggal atau pindah. Bagi penduduk yang masih di bawah umur tetapi sudah menikah, tetap dimasuk- kan dalam DPT. “Hasil rekapitulasi itu sudah dilaporkan kepada KPU pusat. Kendati demikian, masih ada daerah yang melakukan per- baikan, sehingga data DPT itu bisa berubah. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan,” kata dia. Selain itu, dari hasil rekapitu- lasi tersebut jumlah Tempat Pe- mungutan Suara (TPS) yang ada di Jatim berkurang, dari 86.392 unit menjadi 86.385 unit. Pen- gurangan tersebut karena ada sebagian yang digabung. Sementara itu, di Pusat, setelah dilakukan verifikasi faktual ulang di lapangan se- lama 30 hari sejak penetapan DPT pada 4 November 2013, KPU mencoret 439.747 pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih Pemilu 2014. Perbaikan data pemilih tersebut harus dihapus karena mening- gal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili dan tercatat ganda.(ant/zis) KPU Jatim Hapus 64.695 Pemilih Invalid KM/IST INVALID: Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) dengan didampingi para anggota KPU memimpin Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/12). SEPAKAT: Tiga orang anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR (kanan-kiri) Chandra Tirta Wijaya, Bambang Soesatyo dan Ahmad Yani sepakat akan memanggil Wapres Boediono terkait dengan bail out Bank Century. JAKARTA-Seluruh fraksi di Tim Pengawas Bank Centu- ry DPR RI kecuali Fraksi De- mokrat, sepakat untuk memang- gil Boediono pada 18 Desember 2013. Namun demikian, Boe- dono kemungkinan besar tidak akan memenuhi panggilan kare- na dikhawatirkan memengaruhi proses pemeriksaaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Karena melihat urgensinya. Pertama, kita akan mendalami apa yang dimaksud Boediono bahwa tanggung jawab mem- bengkaknya dana bailout itu tanggung jawab pengawasan dan Lembaga Penjamin Sim- panan (LPS). Dalam UU LPS, lembaga tersebut bertanggung jawab langsung ke Presiden,” kata anggota Timwas Bank Cen- tury Bambang Soesatyo di Ge- dung DPR RI di Jakarta, Rabu. Alasan kedua, kata politisi Gol- kar, soal alasan penyelamatan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan keterangan Jusuf Kalla yang saat memimpin rapat sebagai acting presiden, tidak ada laporan soal kegentingan ekonomi,” kata Bambang Soesatyo. Dalam rapat Timwas Century, disepakati soal pemanggilan Boediono, yang sekarang men- jabat Wakil Presiden RI, untuk dimintai keterangannya pada 18 Desember 2013. Sementara itu Juru Bicara Wa- pres Yopie Hidayat mengatakan Wakil Presiden Boediono tidak akan hadir memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR karena dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang kini sedang berlangsung di KPK. “Pak Boediono berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apa pun,” kata kata juru bicara Wapres, Yopie Hidayat kemarin. Yopi menjelaskan proses poli- tik di DPR sudah selesai den- gan keputusan menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Tugas Timwas, ses- uai keputusan paripurna DPR, adalah mengawasi para penegak hukum. “Pemanggilan kepada pihak- pihak lain, apalagi yang sudah memberikan keterangan kepa- da KPK, adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas,” ujarnya. (ant/bst/zis) Fraksi Sepakat Panggil, Boediono Menolak Nyapres, Yusril Tunggu Pasangan JAKARTA-Setelah memutuskan Yus- ril Ihza Mahendra sebagai bakal calon presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang menyatakan figur pasangan pndamping akan ditentukan pada Febru- ari 2014, sekaligus partai menunggu pros- es uji materi mengenai Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. “Kemungkinan besar Februari, tapi kita juga menunggu proses uji materi pelaksanaan pemilu yang seharusnya dilakukan serentak antara legislatif dan pemilihan Presiden,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB MS Kaban setelah pra-deklarasi bakal Calon Presiden PBB di Jakarta, Rabu (4/12) seperti dirilis ANTARA News. Yusril, yang juga Ketua Majelis Syura PBB mengatakan setelah deklarasi dir- inya sebagai bakal capres, partai akan mengajukan uji materi Undang-Undang ke MK, mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang menurutnya seharusnya dilakukan serentak. “Kami sedang berjuang mempersatu- kan soal itu. Untuk memperkuat sistem presidensial, idealnya pemilihan pres- iden dahulu, baru kemudian legislatif sesuai dengan pasal 6 UUD 1945, yang menyatakan pasangan calon presiden diu- sulkan partai politik sebelum pemilihan umum,” kata Yusril. Oleh karena itu, menurut Yusril, semua partai politik peserta Pemilu seharusnya menetapkan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu, bukan menunggu setelah hasil Pemilu legislatif. “Jadi tidak ada syarat ambang batas 20 persen perolehan kursi DPR. Tidak ada koalisi. Ini kita sedang perjuangkan,” ujarnya. Yusril pada pra-deklarasi Majelis Sy- ura DPP PBB, Rabu ini, telah ditetapkan sebagai bakal Calon Presiden dari PBB, sesuai keputusan rapat Majelis Syura pada 27 Juni 2013 dan ditetapkan pada 25 September 2013.(ant/zis) KM/IST PDF Compressor Pro

ok.PDF

Pages Overview