Bisnis Bandung Edisi 249

mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. DikatakanAnton, koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi di Jawa Barat maupun nasinal. Dan itu bisa terlihat dari sumbangan KUMKM terhadap PDRB Jabar yang mencapai 54,55 % , sementara kon- tribusi dari usaha besar hanya sekira 45,45 %. Berdasar data sampai bulan Juni 2015, kabupaten/kota yang memiliki koperasi dan UMKM yang tumbuh berkembang , antara lain Kabupaten Sukabumi sebanyak 1.897 unit, diikuti Kabupaten Bogor 1.674 unit, Kabupaten Bandung 1.624 unit dan Kabu- paten Karawang 1.482 unit. Produk andalan dari Jawa Barat yang bisa bersaing di pangsapasar internasional, menu- rutAnton adalah barang rajutan, pakaian ja- di, alas kaki, makanan dan minuman olahan. Sementara negara yang menjadi tujuan ek- spor, di antaranyaAmerika Serikat, Jepang, Thailand dan negaraAsean lainnya, ditam- bah negara Uni Eropa. Anton merinci beberapa tantangan dan kelemahan yang dihadapi KUMKM Indone- sia termasuk di Jawa Barat , antara lain : (1) Persaingan pasar internasional terutama de- ngan MEA2015. (2) Infrastruktur yang belum maksimal. (3) Keterbatasan akses pasar. (4) Keterbatasan akses kredit per- bankan. (5). Teknologi masih rendah. (6) Pengelolaan KUMKM belum profesional. (7) Nilai tawar produk masih rendah. (8) Rendahnya jiwa kewirausahaan. Adanya MEA2015, semua negara ASEAN merupakan pesaing KUMKM In- donesia, namun demikian Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak diASEAN men- jadi salah satu peluang bagi Indonesia. Pe- merintah sangat mungkin mengadvokasi dan memproteksi KUMKM dalam menghadapi MEA. Antara lain dengan mendorong para pelaku koperasi dan UMKM meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Pemerintah agar mendorong pelaku KUMKM untuk meningkatkan daya saing produknya dengan memfasilitasi sertifikat halal, membantu ke- masan, hak paten merek secara gratis. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Barat menyebutkan, untuk mendongkrak angka pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas dilakukan peme- rintah bersama stakeholder terkait, seperti BUMN, swasta dan perbankan, mendorong agar koperasi dan UMKM tumbuh berkem- bang. Pemerintah melalui berbagai program kegiatan , diantaranya : (1) Pelatihan bagi pelaku KUMKM sebagai program untuk meningkatkan kualitas SDM dan kelemba- gaan usaha serta daya saing koperasi dan UMKM. (2)Meningkatkan pemasaran dan pengembangan jaringan KUMKM melalui pameran lokal, regional antar provinsi maupun internasional. (3)Mendorong dan meningkatkan jumlah koperasi besar dan koperasi percontohan di Jawa Barat. (4) Meningkatkan kapasitas SDM KUMKM. (5) Menciptakan wirausaha baru melalui program pencetakan 100.000 wirausaha baru Jawa Barat. (6) Meningkatkan akses teknologi tepatguna. (7)Meningkatkan ak- ses pembiayaan bagi KUMKM melalui KCR, KUR, LPDB. (8)Pengembangan dan pendirian gerai KUMKM. Diakui Anton, keberpihakan pemerintah terhadap KUMKM sangat tinggi, sebab pe- merintah menyadari, KUMKM memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat maupun nasional. (E-018)*** KUMKM Sambungan Hal. 1 tingnya pihak penyelanggara Pilkada harus teliti mencocokkan dan penelitian DPT pemilih tetap, memastikan logistik pilkada dan lokasi pemungutan suara. Kemudian, kebijakan jika incumbent mencalonkan, cukup cuti dan tidak harus mundur dari ja- batannya. Menjawab pertanyaan antisipasi penyalahgunaan wewenang/fasilitas negara oleh incumbent, tidak terlalu jelas regu- lasinya dan hal itu diserahkan kepada pub- lik dan partai politik untuk mengawasinya. Ditegaskan Dede , produk yang riskan disalahgunakan oleh incumbent adalah pro- gram dan kegiatan dari unit-unit kerja pe- merintah daerah . Untuk mencari bukti penyalahgunaan cukup sulit . Biasanya, in- cumbent menggunakan jajaran birokrasi ja- jaran pemda. Bantuan sosial (Bansos) dan hibah, saat ini diperketat regulasinya, bahkan saking ketatnya, tak bisa dicairkan dananya, kare- na disyaratkan hanya institusi yang sudah 3 tahun beroperasi yang dapat memperoleh dana hibah bansos, serta berbadan hukum. Dikatakan Dede , syarat ini sulit dipenuhi. Akhirnya, dana hibah bansos cenderung akan menjadi dana silpa (sisa lebih perhitu- ngan anggaran) dan kembali masuk ke kas daerah. Selama penyelenggaraan Pilkada, apakah pelayanan publik tidak terganggu , itu fifty- fifty. Pegawai Negeri Sipil (PNS), langsung atau tidak langsung akan terpengaruh kegiatan politik praktis, karena keseharian para PNS sebenarnya mengurusi politik praktis, berkenaan dengan urusan-urusan publik. ”Jika ada PNS yang terlibat berpoli- tik praktis, sanksinya secara formal diatur mulai dari pelanggaran disiplin, berupa peringatan hingga pemecatan,” ungkap Dede. Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU, wajib tidak pro- incumbent, bahkan tak perlu sungkan untuk netral dan menjaga jarak dengan incumbent. Mencegah terjadinya konflik horisontal dan vertikal yang harus dilakukan melalui edukasi publik bahwa Pilkada sebagai ajang pendidikan politik yang mematangkan kebiasaan dan budaya politik masyarakat dan beda pilihan adalah hal bi- asa. (E-018)*** Waspada Bisnis Bandung Edisi 249 - Tahun V Desember 2015 11 * BLACK WHITE (BW) * FULL COLOUR (FC) HUBUNGI : 022-7213863 “Harga sesuai dengan Ukuran dan Penempatan” IKLAN PROMOSI USAHA ANDA SPACE AVAILABLE tidak mungkin karena kesalahan dalam pe- ngelolaannya (manajemen). ”Koperasi Mitra Usaha sebagai salah satu koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam di Desa Sempur Kecamatan Jatina- ngor yang tetap beroperasi sampai sekarang, bukan tidak menemui kendala. Dalam menyingkapi hal itu, persoalan pe- lik dalam berbagai pengembangan dan pem- berdayaan banyak mengalami kendala. Se- bab itu dibutuhkan peran sentral, selain dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pe- rumus kebijakan dan fasilitator, juga kordi- nasi antar- instansi dalam mensuport pem- bangunan koperasi,sangatlah berperan pen- ting, " kataAde. Di sisi lain,Ade menilai saat ini jumlah koperasi di Kabupaten Sumedang terlalu banyak. ”Kami menganggap dari segi kuan- titas jumlah koperasi di Sumedang terlalu banyak. Dari 552 koperasi yang tercatat Diskop & UKM Kab.Sumedang, 450 kop- erasi masih menyelenggarakan RAT . Na- mun dari jumlah itu yang aktif hanya sekitar 250. Sisanya tidak diketahui aktivitasnya," ungkapAde kepada BB. Khusus mengenai koperasi simpan pinjam (SP) menurutAde, sejauh ini masih ada kendala, yakni masalah kepercayaan atau keraguan dari masyarakat terhadap SP kare- na belum ada penjaminan keamanan uang nasabah seperti di bank konvensional, ada pi- hak yang memberikan jaminan keamanan yang disebut LPS (Lembaga Penjamin Sim- panan). ”Yang jadi masalah sekarang , khususnya di koperasi simpan pinjam , yakni tidak adanya lembaga penjamin kredit seperti LPS di bank.Sementara Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang diharapkan bisa mengangkat koperasi untuk lebih berkembang , keberpi- hakannya pada koperasi jauh dari harapan, karena terbentur dengan persyaratan yang sulit,” tuturAde mengungkapkan sebuah harapan yang sulit jadi diraih golongan ko- perasi kecil. Mengenai pengjuan untuk mendapat kucu- ran dana dari LPDB, sudak dilakukan pi- haknya kepada pemerintah. ”Pihaknya su- dah sering mengajukan, namun sejauh ini masih menunggu keputusan dari pusat.Mu- dah - mudahan LPDB tidak seperti Bukopin, cul dog dog tinggal igel (meninggalkan tugas sebagai pembina-Sunda)," kataAde DikemukakanAde, kolepnya sejumlah koperasi di Kab.Sumedang, diprediksi meru- pakan dampak dari program instan dari pe- merintah dalam menyalurkan dana kredit, seperti Binmas dan KUT. “ Kebijakan penyaluran dana yang seharus- nya diterima koperasi katagori sehat, diduga diterima oleh koperasi yang dari segi mana- jemen, adalah koperasi rapuh atau tidak menutup kemungkinan koperasi fiktip yang menyalahgunakan uang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hingga, koperasi semacam ini ambruk , saat tidak memperoleh lagi suntikan dana, padahal koperasi sebagai badan usaha se- harusnya mengelola uang secara bisnis,” ka- taAde. Nasib KUD salah urus Didi, pengurus koperasi lain mengulas na- sib koperasi rapuh dari segi manajemen yang menimpa Koperasi Unit Desa (KUD). Semasa pemerintahan Orde Baru, KUD mendapat berbagai fasilitas, termasuk KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun akibat lemah- nya manajemen, terutama dalam mengelola keuangan , KUD terlilit utang cukup besar , hingga kena blacklist oleh Bank Indonesia . Dampaknya kepercayan masyarakat ter- hadap KUD terkikis. Jika akhir-akhir ini mencuat ada sementara keinginan untuk membangun kembali KUD, tampaknya harus ada formula yang bisa menumbuhkan kembali kepercayaan dari masyarakat. ”Selain itu, KUD saat ini sulit untuk me- ngakses modal dari bank. Tidak dapat me- ngakses permodalan karena sebelumnya punya permasalahan pada Kredit Usaha Tani. KUR tak dapat dicairkan karena kena BI Checking, itu salah satu masalah KUD,” Di- di menambahkan. (Diki Guntara/BB)*** Koperasi Sambungan Hal. 1 Sambungan Hal. 1 Momon yang juga penggagas pembudi- dayaan bunga kriasan di desanya men- gatakan, setelah berjalan kurang lebih selama dua tahun, permintaan pasar bunga krisan terus meningkat. Diakui Momon , dirinya mulai menanam bunga krisan setelah mengikuti berbagai pelatihan tentang pertanian, di antaranya membudidayakan bunga krisan. "Setelah mengikuti pelatihan,terpikiran un- tuk mencoba menanam bunga krisan , waktu itu saya menanam bunga krisan di pekarangan rumah seadanya,sampai akhirnya seperti sekarang, "kata Momon yang didampingi istrinya menceritakan awal membudidayakan bunga krisan. Awalnya, Momon sempat mendapat berbagai hambatan saat merintis usaha budi- daya bunga krisan, mulai dari gagal panen, sepi pembeli dalam waktu yang cukup lama, dan kurangnya perhatian dari pemerintah un- tuk para petani bunga krisan, selain pendapat para petani yang menganggap usaha Momon sia - sia untuk ditekuni. Namun dengan tekad dan kepercayaan diri serta bekal ilmu yang diperoleh saat mengikuti pelatihan, Momon terus melakukan usahanya dan berinovasi dalam menanam bunga krisan, hingga akhirnya banyak yang tertarik dan mengikuti usaha membudidayakan bunga krisan. "Alhamdulillah sekarang sudah ada 33 Green House tersebar di Desa Genteng .Ke- untungan yang didapat bisa mencapai Rp 4 juta sekali panen seminggu sekali,"kata Momon. Permintaan bunga krisan semakin banyak . Momon bersama kelompok taninya sampai kewalahan memenuhi pesanan yang melebihi produksi.Ada permintaan sebanyak 5000 tangkai/hari, namun kami hanya bisa menyangggupi seminggu sekali. Bunga krisan umumnya digunakan untuk hiasan dalam acara di area tempat pernika- han," tutur Momon. Momon menambahkan, pesanan paling banyak berasal dari Lembang Kab.Bandung Barat, mungkin di wilayah ini bunga krisan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan se- jumlah hotel. Sementara itu Suherman, Camat Sukasari mengatakan, dengan banyak petani bunga krisan di daerahnya, diberharapkan pen- canangan wilayah Desa Genteng menjadi sentra bunga terwujud. Suherman mengajak para petani untuk ikut menanam dan membudidayakan bunga krisan dengan harapan agar masyarakatnya yang mayoritas bertani about menambah penghasilannya dan mensejahterakan kehidu- pannya. (Diki Guntara/BB) *** Petani Sambungan Hal. 1 BANDUNG,(BB)--Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPPSPN), Iwan Kusmawan SH mengatakan, aksi unjuk rasa dan mogok nasional yang telah di- lakukan oleh pekerja/buruh, secara politis dan pembuktian serta komitmen serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) merupakan wu- jud penolakan dan menuntut dicabutnya Per- aturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015. PP78 tahun 2015, dinilai lebih berpihak atau menguntungkan pengusaha, karena be- saran kenaikan upah maksimal hanya 11,5%. ”Dengan kata lain terjadi upah murah.Yang dirugikan pekerja, karena tidak mendapatkan kesejahteraan melalui upah,” kata Iwan seraya menyebut kenaikan upah tahun 2016, ideal- nya naik 22% - 25% dari tahun sebelumnya. Besaran kenaikan UMK tahun 2016 di- dasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saat ini, item kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya 60 komponen, sementara yang ideal 84 komponen. PPNo.78/2015 yang penetapan upah di- dasarkan kepada inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), komponen KHLdihilangkan. PPini akan ditinjau 5 tahun sekali, telah menghapus keberadaan Dewan Pengupahan. Menurut Iwan, PP78 tahun 2015 cacat hukum, karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik In- donesia (UUD NKRI) tahun 1945, tentang penghidupan yang layak bagi kemanusian khususnya buruh, juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU-K) nomor 13/2003 berkaitan dengan Dewan Pe- ngupahan dan komponen upah mininmum serta bertentangan dengan Undang-Undang nomor 21/2000 tentang serikat pekerja. "Kalau kerugian sangat jelas, upah dibayar murah karena kenaikkannya rendah. Saat membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) SP/SB, tidak diajak bicara, begitu juga saat disahkan menjadi PP," ungkap Iwan, Se- lasa. Mantan Ketua DPD SPN Jabar ini mene- gaskan, yang akan dilakukan buruh SP/SB setelah mogok nasional, akan melakukan Ju- dicial Review (JR) ke MahkamahAgung (MA). SPN yang saat ini menaungi 380.000 orang tenaga kerja di 12 provinsi, terbanyak di Ban- ten, Jabar dan Jatim akan, terus melakukan sosialisasi ulang dan melakukan perlawanan melalui gugatan hukum. SPN tidak akan sendiri melakukan JR, na- mun bersama Konfederasi Serikat Pekerja In- donesia (KSPI), yang didalamnya ada SPN, KSPSIAGN, KSBSI, KPBI, GSBI dan fed- erasi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia - KomiteAksi Upah. Jalur hukum sedang dipersiapkan piranti hukumnya ,termasuk fakta dan data tambahan untuk bukti gugatan yang membutuhkan wak- tu kurang lebih satu bulan, tergantung pada majelis hakim MA. Di samping iitu, boikot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada bulan Desember ini menjadi bahan per- timbangan. (E-018)*** SPN Tetap Menolak PP No 78 Tahun 2015 BUMD Harus Berikan Kontribusi PAD Besar BANDUNG,BB)- Melalui proses yang alot dan panjang, DPRD Jabar berhasil mengesahkan APBD 2016 sekaligus diterbitkannya menjadi se- buah Perda. Menurut Ket- ua DPRD Ineu Pur- wadewi, pengesahan APBD 2016 hendaknya bisa direalisasikan dengan baik oleh Pemprov Jabar. Dalam APBD 2016 ini pemprov Jabar harus bisa mengoptimalkan sektor pendapatan agar bisa lebih baik lagi terutama keber- adaan BUMD-BUMD bisa memberikan kon- tribusi bagi pendapatan asli daerah secara sig- nifikan. ”Dalam Paripurna selu- ruh Panitia Badan Anggaran (Banggar) sepa- kat agar Pemprov bisa melakukan terobosan dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan melalui BUMD yang dimiliki Jabar,” tutur Ineu ditemui usai sidang DPRD belum lama ini. Ineu menyebutkan, berdasarkan hasil rumusan dan kesepakatan untuk volume APBD 2016 ditetapkan Rp 27,3 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan Rp 16,1 triliun semen- tara total pendapatan dari berbagai sum- ber Rp 24,7 triliun. Selain itu untuk Belanja Tidak Lang- sung (BTL) ditetapkan sebesar Rp 19,6 triliun dan Belanja Langsung (BL) Rp 6,8 triliun sehingga dapat diperoleh total be- lanja untuk tahun 2016 nanti ditetapkan sebesar Rp 26,5 triliun. ”Nah inikan ada defisit kalau kita ku- rangi antara hasil pendapatan dan belanja sehingga diperoleh sekitar Rp 1.7 trili- un,”kata dia. Namun demikian, dari jumlah tersebut belum termasuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 2,6 triliun dan Sisa lebih perhitunganAnggaran (Silpa) pada tahun 2015 sebesar Rp 2,6 triliun se - dangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerahRp 803 miliar. Bila digabungkan dengan biaya penyertaan modal untuk 7 BUMD maka total biayanya sebesar Rp 1,7 triliun. Ineu menambahkan, kalau melihat dari seluruh rincian APBD ini tantangan ke depan pemprov Jabar harus bisa mem- berikan nilai lebih pada sektor penda- patan sehingga pada realisasi pembangu- nan ke depan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jabar. Untuk itu, sektor-sektor pendapatan harus terus digenjot terus, seperti pada sektor pendapatan pajak daerah, re- stribusi daerah dan PAD lain-lain yang sah yang hanya memberikan kontribusi 873 miliar lebih. ”Khusus untuk BUMD agar pemprov segera melakukan evaluasi dengan meru- juk pada Bisnis Plan yang jelas sehingga bisa memberikan kontribusi pada devi- den (pendapatan),” ujarnya. (B-002)*** Desember 201511

Bisnis Bandung Edisi 249

Pages Overview